kenapa masyarakat dibutuhkan dalam program pembangunan?

Komunikasi Pembangunan, kenapa masyarakat dibutuhkan dalam program pembangunan?

Sebelum kita mempelajari komunikasi pemberdayaan masyarakat sangat penting bagi kita untuk mengetahui apa itu komunikasi pemberdayaan masyarakat. Dari gabungan kata “komunikasi pemberdayaan masyarakat” perlu kita ketahui apa arti perkata. Komunikasi, yaitu kegiatan menyampaikan pesan dari komunikator ke komunikan dengan bertujuan mempengaruhi si komunikan dan dengan adanya feed back diantara mereka maka mereka dapat bertukar peran , pemberdayaan ialah kegiatan mengoptimalkan usaha, tenaga, pikiran terhadap suatu faktor. Sedangkan masyarakat ialah Sekelompok individu yang secara geografis menempati wilayah tertentu, terlibat dalam interaksi sosial dan mempunyai ikatan psikologis dengan anggota yang lain, dan dengan tempat dimana mereka tinggal dengan kata lain Pemberdayaan masyarakat ialah  bentuk partisipasi untuk membebaskan diri mereka sendiri dari ketergantungan mental maupun fisik. Pengertian masyarakat disini adalah klasifikasi masyarakat yang seperti apa yang bisa menjadi dasar dilakukan pembangunan. Masyarakat yang perlu diberdayakan ialah masyarakat yang mempunyai kemauan dan semangat tinggi yang ingin berubah menjadi lebih baik dan membebaskan diri dari ketergantungan mental maupun fisik.  Dengan mempunyai salah satu faktor yang dapat dioptimalkan dengan adanya program pemberdayaan inilah dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Peranan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting demi keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi satu elemen pokok dalam strategi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, dengan alasan; pertama, partisipasi masyarakat merupakan satu perangkat ampuh untuk memobilisasi sumber daya lokal, mengorganisir serta membuka tenaga, kearifan, dan kreativitas masyarakat.Kedua, partisipasi masyarakat juga membantu upaya identifikasi dini terhadap kebutuhan masyarakat. Masyarakatlah yang memainkan peran utama untuk strategi program pemberdayaan masyarakat. Karena suatu kesalahan besar bila masyarakat tidak dilibatkan  dalam pemberdayaan masyarakat karena tujuan adanya pemberdayaan ialah membebaskan diri mereka sendiri dari ketergantungan mental maupun fisik. Tanpa mengetahui keadaan masyarakat dan apa yang dapat dikerjakan dalam upaya mengoptimalkan faktor yang ada dimasyarakat, strategi apapun dan program apapun tidak akan berjalan maksimal. Sedangakan komunikasi berfungsi menyediakan media informasi dari masyarakat ke masyarakat dan dari masyarat ke agen luar.

STRATEGI PEMBERDAYAAN

Pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya yang bersifat non instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan dan melakukan penyelesaian masalah dengan memanfaatkan potensi masyarakat setempat tanpa bergantung pada bantuan dan luar.

Pola pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan bukan kegiatan yang sifatnya top-down intervention yang tidak menjunjung tinggi aspirasi dan potensi masyarakat untuk melakukan kegiatan swadaya, akan tetapi yang paling dibutuhkan masyarakat lapisan bawah terutama yang tinggal di desa adalah pola pemberdayaan yang sifatnya bottom-up intervention yang menghargai dan mengakui bahwa masyarakat lapisan bawah memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhannya, memecahkan permasalahannya, serta mampu melakukan usaha-usaha produktif dengan prinsip swadaya dan kebersamaan.

Pola pendekatan yang paling efektif untuk memberdayakan masyarakat adalah the inner resources approach. Pola ini menekankan pentingnya merangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan maupun kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintah dan badan lain untuk mencapai kepuasan bagi mereka. Pola ini mendidik masyarakat menjadi concern akan pemenuhan dan pemecahan masalah yang dihadapi dengan menggunakan potensi yang mereka miliki.

KEBIJAKAN DALAM KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat dibentuk menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. Kebijaksanaan tidak langsung. Kebijaksanaan secara tidak langsung adalah kebijaksanaan yang diarahkan secara tidak langsung mengarah pada sasaran saja, namun juga memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi rakyat. Jadi, pada kebijaksanaan ini, bukan hanya tentang bagaimana sasaran dari pembagunan tersebut namun juga bagaimana lingkungan dari pembangunan tersebut dan dapat mendukung kegiatan sosial ekonomi rakyat. Dari kebijakan ini orientasi yang ingin dicapai adalah bukan hanya keberhailan program, namun juga kesejahteraan lingkungan yang mencakup ketentraman suasana sosial dan politik, penciptaan iklim usaha dan stabilitas ekonomi.

2. Kebijaksanaan langsung. Kebijaksanaan secara langsung adalah kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran. Dalam kebijaksanaan ini adalah peningkatan akses pada pemberdayaan masyarakat secara nasional dalam bentuk penyediaan prasarana dan sarana yang mendukung kebutuhan dasar pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan, peningkatan produktivias dan pendapatan yang dikhsuskan pada masyarakat berendapatan rendah.

3. Kebijaksanaan khusus. Kebijaksanaan khusus adalah kebijaksanaan yang menjangkau masyarakat miskin melalui upaya khusus. Dalam kebijaksanaan ini mengutamakan pada penyiapan penduduk miskin untuk dapat melakukan kegiatan sosial ekonomi yang disesuaikan pada budaya setempat. Penyiapan ini bersifat kondisional dan dipengaruhi permasalahan yang terjadi pada tingkat permasalahan dan kesiapan masyarakat pada daerah tersebut. kebijaksaan ini dipilih sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang beroritentasi dan berfokus pada masyarkaat itu sendiri.

MASYARAKAT DIBUTUHKAN DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN

Masyarakat dibutuhkan karena masyarakat adalah sasaran utama dari program pembangunan yang dibuat oleh pemerintah maupun pihak swasta. Masyarakat yang diberikan program pembangunan diharapkan menjadi lebih baik dan menaikan taraf sosial suatu masyarakat tersebut. Masyarakat memiliki peran penting dalam program pembangunan, masyarakat sebagai subject dari program pembangunan yang dibuat oleh pemerintah, bukan sebagai object.

Menurut Kartasasmita (1996:63), pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pandangan ini menunjukkan asas demokrasi dalam konsep pembangunan nasional. Masyarakat perlu dilibatkan secara langsung bukan karena mobilisasi, melainkan sebagai bentuk partisipasi yang dilandasi oleh kesadaran. Dalam proses pembangunan, masyarakat tidak semata-mata diperlakukan sebagai obyek, tetapi lebih sebagai subyek dan aktor atau pelaku (Soetomo,2008:8).

Hoofsteede dalam Khairuddin (1992:125), membagi partisipasi menjadi tiga tingkatan :

1. Partisipasi inisiasi (inisiation participation) adalah partisipasi yang mengundang inisiatif dari pemimpin desa, baik formal maupun informal, ataupun dari anggota masyarakat mengenai suatu proyek, yang nantinya proyek tersebut merupakan kebutuhan bagi masyarakat.
2. Partisipasi legitimasi (legitimation participation) adalah partisipasi pada tingkat pembicaraan atau pembuatan keputusan tentang proyek tersebut.
3. Partisipasi eksekusi (execution participation) adalah partisipasi pada tingkat pelaksanaan.

Masyarakat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, masyarakat perlu dibina dan dipersiapkan untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan, menikmati produk yang dihasilkan dan melestarikan program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan.

PERAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN

Peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah merupakan salah satu syarat mutlak dalam era kebebasan dan keterbukaan ini. Peran serta berarti ikut mengambil bagian dalam satu tahap atau lebih dari suatu proses. Peran masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah, mencari pemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan.

Masyarakat perlu diperkuat dengan cara pelibatan aktif dalam proses penentuan kebijakan publik, termasuk penataan ruang. Peran serta masyarakat juga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan agar bisa menghasilkan rencana tata ruang yang lebih sensitif dan lebih mampu menjelaskan dan atau melafalkan apa saja kebutuhan dari berbagai kelompok masyarakat yang beragam dengan tidak mengesampingkan kearifan lokal.

Alasan-alasan efektifitas dan efisiensi adanya peran serta masyarakat yang nyata dapat disimpulkan sebagai berikut (Rukmana, et al,1993: 214):

a)    Peran serta masyarakat memberikan kontribusi pada upaya pemanfaatan sebaik-baiknya sumber dana yang terbatas.

b)    Peran serta masyarakat membuka kemungkinan keputusan yang diambil didasarkan kebutuhan, prioritas dan kemampuan masyarakat. Hal ini akan dapat menghasilkan rancangan rencana, program dan kebijaksanaan yang lebih realistis. Selain itu memperbesar kemungkinan masyarakat bersedia dan mampu menyumbang sumber daya mereka seperti uang dan tenaga.

c)    Peran serta masyarakat merupakan salah satu komponen yang harus diikutsertakan dalam aktifitas pembangunan. Peran serta masyarakat menjamin penerimaan dan apresiasi yang lebih besar terhadap segala sesuatu yang dibangun. Hal ini akan merangsang pemeliharaan yang baik dan bahkan menimbulkan kebanggaan.

Dalam program pembangunan, masyarakat nantinya akan diberikan tanggung jawab dalam pemeliharaan hasil pembangunan, maka dari itu  seharusnya mereka dilibatkan dalam perencanaan dan implementasi proyek. Conyers (Conyers,1994: 154-155) menyebutkan bahwa peran serta masyarakat itu memang penting penting sebab peran masyarakat merupakan alat guna untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, masyarakat akan bisa lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika mereka dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, dan akan muncul anggapan bahwa dilibatkannya masyarakat dalam program pembangunan terutama di lingkungan mereka merupakan salah satu proses demokrasi.

Partisipasi masyarakat memang diperlukan dalam proses pembangunan, namun disamping itu diperlukan juga pemerintahan yang transparan dalam pelaksanaan pembangunan, agar pembangunan yang sedang berlangsung bisa berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Dengan adanya partisipasi maka ada standar yang dibuat untuk mengukur keberhasilan suatu program.

INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Dalam melaksanakan sebuah program, pasti terdapat tujuan dan juga standar keberhasilan yang ingin dicapai. Indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat mencakup

1. Berkurangnya penduduk miskin. Penduduk miskin menjadi dasar indikator pembangunan karena keberadaan penduduk miskin di sebuah negara atau daerah menimbulkan banyak masalah baru yang lain dan akhirnya berpengaruh pada banyak hal.

2. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dengan peningkatan pendapatan yang dilakukan penduduk miskin inilah maka penduduk miskin akan mulai memanfaatkan sumber daya yang ada dengan semaksimalkan mungkin untuk kebutuhan mereka dan memperbaiki kehidupan.

3. Meningkatnya keperdulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya. Dengan keperdulian yang ada dari masyarakat sekitar akan adanya keluarga miskin, maka keluarga miskin akan mulai mendapatkan perhatian dan juga mulai mengalami perbaikan hidup dan merasa bahwa dirinya adalah bagian dari sosial msayrakat.

4. Berkembangnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinyasisyrm administrasi kelompk, srta mkain luasnya interaksi kelompok dengan kelopok lain di dalam masyarkat. Dengan hal-hal tersebtu dapat dinilai bagaimana sebuah kelompok dapat dengan mandiri mengembangkan usahanya, dan akan ada proses untuk memperbaiki hidup dan bahkan membuka lapangan pekerjaan bagi masyrakat lainnya.

5. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebuthhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya. Ketika keluarga dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, maka keluarga tersebut memiliki kehidupan yang sejahtera.

Dalam perencanaan sebuah program, perencanaan tersebut harus didasarkan pada potensi dan juga kendala yang ada di daerah tersebut, tetapi tetap mengacu pada perencanaan pembangunan nasional. Jika hal tersebut diperhatikan, maka embangunan yang dilakukan pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal.

KESIMPULAN

Masyarakat adalah sekelompok individu yang secara geografis menempati wilayah tertentu, terlibat dalam interaksi sosial dan mempunyai ikatan psikologis dengan anggota yang lain, dan dengan tempat dimana mereka tinggal. Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan yang berupaya untuk  membebaskan diri mereka sendiri dari ketergantungan mental maupun fisik. Dengan cara yang tepat maka pemberdayaan dapat berjalan dengan efektif. Dengan strategi tertentu dan partisipasi masyarakat maka program pembangunan dapat dijalankan dengan efektif, oleh karena itu keberadaan masyarakat sangat dibutuhkan dalam program pembangunan. Masyarakat bukanlah objek dari progam pembangunan, tetapi harus dianggap sebagai subjet karena pembangunan melibatkan masyrakat.

Conyers (Conyers,1994: 154-155) menyebutkan bahwa peran serta masyarakat itu memang penting penting sebab peran masyarakat merupakan alat guna untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, masyarakat akan bisa lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika mereka dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, dan akan muncul anggapan bahwa dilibatkannya masyarakat dalam program pembangunan terutama di lingkungan mereka merupakan salah satu proses demokrasi.

Daftar Pustaka

Sumodiningrat, Gunawan. 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial. Jakarta: Gramedia Pustaka.